Pakta Integritas Adalah Ikrar Kuat Pejabat Publik untuk Mencegah KKN, Ini Penjelasannya

Pengertian Pakta Integritas

Pakta integritas adalah pernyataan tertulis yang berisi komitmen dari pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pakta integritas bertujuan untuk mencegah perilaku korupsi dan meningkatkan integritas aparatur sipil negara. Dengan menandatangani pakta integritas, pejabat publik secara sukarela menyatakan komitmen kuat untuk tidak terlibat KKN serta menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

Landasan Hukum Pakta Integritas

Pakta integritas pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/06/M.PAN/4/2003 tentang Gerakan Nasional Anti Korupsi.

Kemudian dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 49 Tahun 2011, pakta integritas wajib ditandatangani oleh:

• Pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
• Para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil
• Anggota Forum Pemantau Independen

Dengan demikian, pakta integritas menjadi kewajiban bagi seluruh pejabat publik untuk mencegah perilaku koruptif dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Isi Pakta Integritas

Secara umum, pakta integritas berisi pernyataan atau janji dari pejabat publik untuk:

• Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Tidak menerima atau meminta pemberian suap, hadiah, dan bentuk gratifikasi lainnya yang tidak sesuai dengan aturan
• Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
• Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)
• Memberikan teladan kepatuhan pada aturan dan etika
• Melaporkan setiap indikasi penyimpangan kepada pihak yang berwenang
• Bersedia menghadapi sanksi sesuai aturan apabila melanggar pakta integritas

Selain itu, pakta integritas juga memuat identitas lengkap pihak yang menandatangani beserta alamat, nomor telepon, jabatan, dan pekerjaan. Pakta integritas ditandatangani di atas materai Rp10.000 sebagai bukti komitmen dan memiliki kekuatan hukum.

Tujuan dan Manfaat Pakta Integritas

Adapun tujuan dan manfaat dari pakta integritas antara lain:

• Memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
• Menumbuhkan sikap jujur, akuntabel, dan transparan dalam bekerja
• Melancarkan pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, dan berkualitas
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat
• Mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi
• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara
• Menjaga nama baik instansi pemerintah

Dengan pakta integritas, diharapkan perilaku korupsi yang selama ini merebak dapat diminimalisir. Pejabat publik memiliki kesadaran kuat untuk bekerja secara profesional demi kepentingan negara dan masyarakat.

Waktu Penandatanganan Pakta Integritas

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 49 Tahun 2011, penandatanganan pakta integritas dilakukan pada saat:

• Pelantikan pejabat baru bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan
• Pejabat yang sudah dilantik namun belum menandatangani pakta integritas, wajib menandatangani paling lambat 31 Desember 2011.

Proses penandatangan disaksikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Misalnya, penandatanganan pakta integritas menteri disaksikan oleh Presiden. Sedangkan gubernur dan bupati/walikota disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan ketentuan ini, maka seluruh pejabat publik yang aktif bertugas wajib menandatangani pakta integritas. Pejabat baru yang dilantik juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai prasyarat mengambil sumpah jabatan.

Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas

Untuk memastikan pakta integritas dilaksanakan dengan baik, dibentuk Forum Pemantau Independen. Tugas forum ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pakta integritas.

Forum Pemantau Independen beranggotakan unsur masyarakat seperti LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Mereka bertanggung jawab menyusun kode etik dan melakukan pemantauan secara berkala.

Forum ini berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pakta integritas sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Mereka akan melakukan investigasi apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik.

Selain Forum Pemantau Independen, pengawasan internal juga dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Mereka akan melakukan evaluasi pelaksanaan pakta integritas minimal 1 kali dalam setahun.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Kementerian PANRB. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan pakta integritas benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas belaka.

Contoh Kasus Pelanggaran Pakta Integritas

Beberapa contoh kasus pelanggaran pakta integritas yang pernah terjadi antara lain:

• Angelina Sondakh (2012) – Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam kasus Wisma Atlet SEA Games Palembang. Padahal sebelumnya, ia telah menandatangani pakta integritas.
• Luthfi Hasan Ishaaq (2013) – Ketua MA yang menjabat saat itu dinyatakan bersalah menerima suap dari Akil Mochtar terkait Sengketa Pilkada Gunung Mas. Luthfi dijatuhi hukuman 18 tahun penjara meski telah menandatangani pakta integritas.
• Akil Mochtar (2013) – Ketua MK saat itu terbukti melakukan korupsi dengan cara “menjual” putusan MK atas sengketa Pilkada. Ia dihukum seumur hidup meskipun sebelumnya telah membuat janji melalui pakta integritas.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pakta integritas belum sepenuhnya mampu mencegah korupsi. Diperkirakan masih banyak pejabat yang menganggap pakta integritas sebatas formalitas semata.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan political will yang kuat dari pimpinan instansi dan pengawasan yang lebih ketat. Sanksi tegas juga perlu diberlakukan bagi pelanggar pakta integritas agar tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Dampak Pakta Integritas Bagi Penyelenggara Negara

Adanya pakta integritas memberikan beberapa dampak positif bagi penyelenggara negara, antara lain:

• Meningkatnya kepedulian terhadap persoalan korupsi di Indonesia
• Tumbuhnya kesadaran baru bahwa korupsi merupakan pelanggaran hukum dan etika
• Semakin kuatnya komitmen pejabat publik untuk memberantas korupsi
• Makin suburnya budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik
• Menguatnya hukum dan sanksi bagi pejabat publik yang terlibat korupsi
• Memperbaiki citra buruk pemerintah akibat merajalelanya korupsi selama ini

Dengan demikian, pakta integritas berperan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah mengingat korupsi sudah sangat membudaya.

Diperlukan politik hukum yang kuat, pengawasan ketat, penegakan hukum tanpa kompromi, serta budaya kerja baru yang mengedepankan profesionalisme dan integritas. Pakta integritas hanyalah langkah awal, kesungguhan untuk melaksanakannya yang jauh lebih penting.

Kesimpulan Pakta integritas adalah

Pakta integritas adalah janji tertulis dari pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas bertujuan mencegah perilaku koruptif dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara.

Seluruh pejabat publik diwajibkan menandatangani pakta integritas. Pelanggaran terhadap pakta integritas dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pakta integritas dilakukan oleh Forum Pemantau Independen dan aparat pengawasan intern pemerintah. Meski demikian, tantangan untuk menegakkan pakta integritas tetap berat mengingat budaya korupsi yang sudah membudaya.

Pakta integritas hanya langkah awal. Diperlukan political will, penegakan hukum yang adil, serta perubahan budaya kerja menuju profesionalisme agar upaya pemberantasan korupsi berhasil.

Itulah pembahasan lengkap seputar pengertian, tujuan, manfaat, isi, dan pelaksanaan pakta integritas bagi penyelenggara negara. Semoga artikel ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang upaya mencegah korupsi di Indonesia.